Melalui ISO, Dinas Perkimtan Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik

Melalui ISO, Dinas Perkimtan Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik

METRO CIKARANG - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Fagma Sinergia Antara mengadakan Diklat Pelatihan Awareness ISO 9001:2015 Quality Management System. Acara berlangsung di Hotel Primebiz, Cikarang Selatan, kemarin (20/1). Sertifikasi ISO 9001: 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Plt. Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir mengatakan, kegiatan ini sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. "Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, tentunya kita harus menjaga dan mengembangkan mutu yang kita miliki, sehingga dapat terwujudnya visi kabupaten Bekasi," kata Nur Chaidir usai membuka kegiatan, kemarin (20/1/22). Ia menjelaskan, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. "Maka dari itu, tujuan Diklat Pelatihan Awareness ISO 9001:2015 Ini agar kita meningkatkan sistem manajemen mutu yang sudah diterapkan sekarang," terangnya. Sementara itu, Direktur Fagma, Hendra Setiadi mengungkapkan, Pentingnya ISO ini akan terlihat dari kinerja. Seperti apa kinerja dan sudahkah tersistematis ?. Menurutnya, meski sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) akan tetapi apakah ada yang menguji SOP tersebut ?. " Dengan adanya ISO ini, para auditor akan menguji. Sejauh Mana efektifnya, sejauh mana efisiensi dari proses pengerjaan itu. Apakah sudah cukup baik atau belum," kata Hendra. Selanjutnya, Bahwa gols nya ISO ini adalah kepuasan pelanggan dan masyarakat bisa melihat kinerja itu, apakah bisa tercapai atau tidak kepuasannya. Jika di pemerintahan bisa dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). " Indeks Kepuasan Masyarakat dari organisasi itu tercapai atau tidak tergambarkan dari IKM tersebut," ujarnya. Dia berharap dengan implementasi ISO ini mampu meningkatkan dan mendongkrak pencarian IKM, dengan tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, dengan ISO yang dimiliki Dinas Perkimtan ini akan langsung dirasakan masyarakat dalam hal pelayanan. Di samping itu, ISO ini juga bisa meminimalisir atau pengendalian konflik-konflik yang terjadi Internal Dinas tersebut. " Hal-hal itu yang paling terasa kita kita sudah mempunyai ISO," pungkasnya. (mil)  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: